Selasa, 07 Februari 2012

Lahan parkir, cermin ketimpangan pembangunan?

Posted by Firman Firdaus on May 27, 2010
Beberapa waktu lalu, saat berkunjung ke Universitas Indonesia, Depok, saya menemukan perubahan yang begitu mencolok, setidaknya sejak saya lulus dari sana sembilan tahun lalu: bergantinya ruang terbuka hijau menjadi lahan parkir.
Hampir di semua fakultas, lahan yang ditumbuhi pepohonan tinggi tempat para mahasiswa biasa rehat atau sekadar melintas, dipapas, digantikan oleh beton dan konblok tempat mobil nongkrong. Saya mulai berpikir, apakah kampus ini didesain untuk para mahasiswa atau untuk mobil, karena sepertinya rasio antara taman dan tempat parkir di kampus UI Depok mulai tidak manusiawi.
Dalam perbincangan dengan Prof Gunawan Tjahyono, dosen arsitektur UI yang juga pecinta lingkungan, dia mengatakan semestinya ada kompensasi material bagi setiap luasan lahan yang beralih-guna menjadi tempat parkir, yang dibebankan ke para pemilik mobil. Masuk akal, meski terdengar utopis.
Kalau kita mau tarik ke lingkungan yang lebih luas, katakanlah Jakarta, kondisinya sama saja. Ledakan populasi kelas menengah telah memicu peningkatan jumlah pemilik mobil, membuat kebutuhan untuk lahan parkir menjadi sebuah keniscayaan. Dan yang menjadi korban biasanya lahan terbuka publik.
Pengelola lingkungan kampus UI Depok, atau Pemprov DKI, mungkin perlu belajar dari Enrique Peñalosa. Peñalosa adalah walikota Bogota, Kolombia, selama tiga tahun. Saat dia mulai menjabat pada 1998, hal pertama yang terpikir olehnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup 70 persen warga—mayoritas—yang tidak punya mobil.
Peñalosa sadar, kota yang nyaman bagi anak-anak dan orang-orang tua mungkin juga nyaman bagi setiap orang. Di bawah kepemimpinannya, Bogota pun menciptakan dan merenovasi 1.200 taman, memperkenalkan sistem transportasi massal (yang kemudian kita adaptasi secara serampangan dalam bentuk busway), membangun ratusan kilometer jalur pesepeda dan trotoar bagi pejalan kaki, mengurangi kemacetan hingga 40 persen, menanam 100.000 pohon, dan melibatkan warga secara aktif untuk memperbaiki lingkungan tempat mereka tinggal. Filosofi perencanaan perkotaan sejenis juga diterapkan oleh Jaime Lerner saat menjadi walikota Curitiba, Brasil, dengan menerapkan sistem transportasi massal yang terjangkau dan ramah penglaju (commuter).
Dalam perbandingan yang mungkin tidak “apple to apple”, filosofi untuk mereduksi penggunaan mobil pribadi juga terjadi di Eropa. Sebanyak 35 persen warga Amsterdam bersepeda atau berjalan kaki ke kantor, seperempatnya menggunakan sarana umum, dan 40 persen menyetir. Di Paris, kurang dari setengah penglaju mengandalkan mobil.
Para desainer di New York bahkan meramalkan, pada 2038, sebanyak 60 persen New Yorker akan jalan kaki ke kantor, dan kota tersebut akan menjadi “surga pejalan kaki”.
Mungkin sudah saatnya pula para walikota dan penata kota di Tanah Air, atau pengelola lingkungan yang lebih kecil seperti kampus UI Depok atau kawasan perkantoran mulai berpikir untuk membangun kota untuk manusia, bukan untuk mobil (pribadi). Integrasi jalur pejalan dan sepeda menuju sarana transportasi massal akan membuat kota terasa lebih nyaman untuk ditinggali. Polusi udara, suara, belum lagi gangguan psikologis akibat kemacetan pun bakal berkurang. Hidup sehat itu lebih enak, bukan?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar